Kamis, 15 Januari 2015, 11:39

Tugas dan Fungsi Biro Organisasi dan Tata Laksana

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Tugas :

Melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan naskah dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kementerian Agama

Fungsi :

  1. Pelaksanaan urusan penataan organisasi;
  2. pelaksanaan urusan penataan tata laksana;
  3. penyusunan naskah dan pelaporan pelaksanaan kebijakan;
  4. pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi; dan
  5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

  1. Bagian Organisasi;
  2. Bagian Tata Laksana;
  3. Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan; dan
  4. Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi.

A. Kepala Bagian Organisasi

Tugas :

Melaksanakan urusan penataan organisasi dan analisis jabatan serta evaluasi dan pembinaan organisasi.

Fungsi :

  1. Penyiapan urusan analisis penataan organisasi;
  2. Penyiapan urusan analisis jabatan; dan
  3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pembinaan organisasi.

Bagian Organisasiterdiri atas:

  1. Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I;
  2. Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II; dan
  3. Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan III.

A.1. KepalaSubbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan organisasi, analisis jabatan, serta evaluasi dan pembinaan organisasi, meliputi wilayah Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat Jenderal.

A.2. KepalaSubbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan organisasi, analisis jabatan, serta evaluasi dan pembinaan organisasi, meliputi wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

A.3. KepalaSubbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan III, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan organisasi, analisis jabatan, serta evaluasi dan pembinaan organisasi, meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

B. Kepala Bagian Tata Laksana

Tugas :

Melaksanakan urusan penataan standar pelayanan minimum, sistem dan prosedur kerja di lingkungan kementerian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Fungsi :

  1. Penyiapan penataan standar pelayanan minimum;
  2. Penyiapan penataan sistem dan prosedur kerja; dan
  3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

BagianTata Laksanaterdiri atas:

  1. Subbagian Standar Pelayanan Minimum;
  2. Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja; dan
  3. Subbagian Tata Usaha Biro.

B.1. KepalaSubbagianStandar Pelayanan Minimum, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan standar pelayanan minimum.

B.2. KepalaSubbagianSistem dan Prosedur Kerja, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan sistem dan prosedur kerja.

B.3. KepalaSubbagianTata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

C. Kepala BagianPenyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan

Tugas :

Melaksanakan urusan melaksanakan penyusunan naskah rapat pimpinan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan.

Fungsi :

  1. Penyiapan penyusunan naskah rapat pimpinan;
  2. Penyiapan monitoring pelaksanaan kebijakan; dan
  3. Penyiapan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan.

BagianPenyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakanterdiri atas:

  1. Subbagian Penyiapan Naskah Rapat Pimpinan;
  2. Subbagian Monitoring Pelaksanaan Kebijakan; dan
  3. Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan.

C.1. KepalaSubbagian Penyiapan Naskah Rapat Pimpinan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan naskah rapat pimpinan.

C.2. KepalaSubbagian Monitoring Pelaksanaan Kebijakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan monitoring pelaksanaan kebijakan.

C.3. KepalaSubbagian Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan.

D. Kepala BagianEvaluasi Kinerja Organisasi

Tugas :

Melaksanakan urusan melaksanakan evaluasi kinerja dan penyelesaian hasil pengawasan.

Fungsi :

  1. Penyiapan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan kementerian; dan
  2. Penyiapan penyelesaian hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat.

BagianEvaluasi Kinerja Organisasiterdiri atas:

  1. Subbagian Evaluasi Kinerja;
  2. Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Internal; dan
  3. Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Eksternal.

D.1. KepalaSubbagian Evaluasi Kinerja, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan kementerian.

D.2. KepalaSubbagianPenyelesaian Hasil Pengawasan Internal, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penyelesaian hasil audit Inspektorat Jenderal dan Pengawasan melekat.

D.3. KepalaSubbagianPenyelesaian Hasil Pengawasan Eksternal, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penyelesaian hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pengaduan masyarakat.